NPWP

Berikut akan di jelaskan tata cara mendapatkan NPWP. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak. Langkah-langkahnya adalah :

[list type="arrow"]
[li]Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.[/li]
[li]Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration).[/li]
[li]Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta ;[/li]
[li]Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki.[/li]
[li]Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.[/li]
[li]Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung bersama SKT Sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Wajib Pajak akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.[/li]
[/list]

Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak serta mendatangi Pojok Pajak yang terdapat di tempat keramaian (mall, gedung perkantoran). Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan:

[list type="arrow"]
[li]Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;[/li]
[li]Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;[/li]
[li]Untuk WP Badan:[/li]
[/list]
[list type="arrow-up"]
[li]Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);[/li]
[li]KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;[/li]
[li]NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.[/li]
[/list]
[list type="arrow"]
[li]Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :[/li]
[/list]
[list type="arrow-up"]
[li]KTP bendahara;[/li]
[li]Surat penunjukan sebagai bendahara.[/li]
[/list]
[list type="arrow"]
[li]Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut:[/li]
[/list]
[list type="arrow-up"]
[li]Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;[/li]
[li]NPWP masing-masing anggota joint operation;[/li]
[li]KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab Joint Operation.[/li]
[/list]
[list type="arrow"]
[li]Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.[/li]

[li]Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut. Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2). Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.[/li]
[/list]

zp8497586rq