NPWP

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor yang diberikan kepada para Wajib Pajak sebagai alat administrasi perpajakan, dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah persorangan atau badan hokum meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu siapa saja yang wajib memiliki NPWP.

Berikut adalah kategori yang wajib memiliki NPWP.

  1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah :

  • Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000,00
  • Wajib Pajak kawin : Rp 17.160.000,00
  • Wajib Pajak kawin & Memiliki 1 tanggungan : Rp 18.480.000,00
  • Wajib Pajak kawin & Memiliki 2 tanggungan : Rp 19.800.000,00
  • Wajib Pajak kawin & Memiliki 3 tanggungan : Rp 21.120.000,00

Persyaratan untuk memiliki NPWP sangat sederhana, cukup hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau paspor bagi orang asing (khusus WP Orang Pribadi) dan tentunya pembuatan NPWP dan semua pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tanpa dipungut biaya atau gratis.

Manfaat yang didapat jika memiliki kartu NPWP:

Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:

  1. Pengajuan Kredit Bank;
  2. Pembuatan Rekening Koran di Bank;
  3. Pengajuan SIUP/TDP;
  4. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
  5. Pembuatan Paspor;
  6. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

Kemudahan pelayanan perpajakan :

  1. Pengembalian pajak
  2. Pengurangan pembayaran pajak
  3. Penyetoran dan pelaporan pajak

Selain manfaat tentunya terdapat sanksi jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

zp8497586rq